Problematik, KKN Unsoed 2024 Tidak Berjalan Maksimal

Cahunsoedcom/Rijata Fijar

Purwokerto, Cahunsoedcom – Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) kembali menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode Juli—Agustus 2024. Tersebar di 8 Kabupaten, bahkan hingga ke luar negeri, nyatanya program KKN Unsoed belum berjalan dengan maksimal. 

KKN Unsoed periode ini, khususnya KKN Tematik Pemberdayaan Masyarakat memiliki program unggulan di bidang pertanian yakni, program irigasi tetes. Dalam pelaksanaanya, program irigasi tetes memiliki beberapa kendala meskipun sosialisasi sudah dilakukan cukup lama. Manda, salah satu mahasiswa yang mengikuti KKN Unsoed, mengeluhkan bahwa alat-alat penunjang program irigasi tetes yang seharusnya diberikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unsoed tidak terbagi secara rata. 

“Di kelompok kita tuh kurang venturi. Jadi venturi tuh kayak alat buat sedot air gitu yang emang disediain dari LPPM. Dan kita tuh nggak kedapatan karena kayaknya kurang cepat deh. Ada (kelompok lain) yang ngambil dua gitu loh, kan kayak harusnya minimalkan dipaketlah kaya gitu. Toh ini juga sama potongannya, masa sampai ada yang nggak kedapatan gitu kan,” ujar Manda.   

Memiliki kewajiban untuk menyelesaikan program kerja (proker) irigasi tetes, membuat mahasiswa harus membeli venturi secara mandiri. 

“Ya mau nggak mau kan harus berjalan ya, itu kan proker wajib juga. Jadi kayak kita ya beli gitu, kita beli sendiri,” tuturnya. 

Tidak hanya KKN Tematik Pemberdayaan Masyarakat, tahun ini, pihak Unsoed turut bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk melaksanakan program KKN yang dinamakan KKN Tematik Infrastruktur atau akrab dikenal sebagai KKN PUPR. Dalam pelaksanaanya, mahasiswa turut mengeluhkan ketidakmatangan dan kurangnya informasi mengenai program ini. 

“Kita kan tahunya, kita KKN PUPR, ya sudah menjalankan program dari PUPR saja. Ternyata, kita dititipi program PUPR dan kita tetap menjalankan program reguler. Dari kami tentu berat karena kebetulan dari kelompok kami cuma sembilan anak,” ujar Lina (nama samaran), salah satu mahasiswa yang menjalani KKN PUPR.  

Lina juga mengeluhkan, bahwa KKN PUPR tidak disiapkan dengan skema yang jelas dan sosialisasi dilakukan secara mendadak. 

“Sosialisasi PUPR itu benar-benar sangat mendadak, kita ada sosialisasi benar-benar H-2 keberangkatan KKN,” tuturnya. 

Tidak hanya itu, Lina juga menyampaikan sulitnya alur pemberian dana KKN PUPR, sehingga kelompoknya baru mendapatkan dana sebesar Rp1.200.000, sedangkan dana yang seharusnya diterima berjumlah Rp2.000.000.

“Jadi, dari PUPR sendiri emang cerita, itu katanya emang alurnya agak susah, jadi lama gitu. Jadi uangnya ditalangi dari Unsoed. Terus yang Rp800.000 itu gatau itu gimana nanti kedepannya karena kami juga udah capek ya, kita nggak akan mengajukan lagi sih,” tuturnya. 

Menanggapi hal tersebut, Supartoto selaku Koordinator Pusat Pengembangan (Pusbang) KKN Unsoed mengungkapkan bahwa KKN Unsoed memang memiliki keterbatasan biaya. Menurutnya, ini disebabkan oleh keuangan Unsoed yang lebih besar dialokasikan untuk bidikmisi, yakni dari yang seharusnya 20% menjadi 30%.

“Menteri mengharuskan 20%, pak rektor maunya 30%. Itu udah kebanyakan di situ. Sehingga, kalau untuk meringankan pembiayaan mahasiswa, kita nggak mampu selain bidikmisi. Jadi untuk KKN, Unsoed hanya bisa membantu sedikit,” ujar Supartoto.

Lebih lanjut, Supartoto mengatakan bahwa ada hal lain yang juga memerlukan biaya. 

“Nanti untuk penyelenggaraan KKN kan kita harus ke kecamatan, ke desa. Sebelum saudara datang itu saya sudah mengunjungi calon lokasi saudara, sudah minta izin ke kepala desanya. Itu butuh biaya juga,” ucap Supartoto.

Supartoto menyampaikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KKN akan secara terbuka menerima umpan balik dari mahasiswa melalui Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

“Kami sangat terbuka tentunya. Dalam KKN, mahasiswa itu didampingi DPL. Selain kami, selama mahasiswa datang di desa itu DPL akan tiga kali mengunjungi. Silakan masukan-masukan disampaikan ke DPL,” ujarnya.

Reporter: Anisa Nur Fitriana, Galih Ichbar Nasuha, Anyalla Felisa, Zein Kharisma, Septy Dwiyanti, Annisa Nur Rahmawati 

Penulis: Devi Sulfiana

Editor: Hanna Christi