Dana KKN Tak Mencukupi, Mahasiswa Kuras Kantong Sendiri

 

Cahunsoedcom/Nurul Fattimah

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intra semester yang diikuti oleh mahasiswa untuk berperan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) turut andil dalam pelaksanaan KKN pada periode Januari-Februari 2023. Program ini diikuti oleh 619 mahasiswa yang tersebar di empat kabupaten, yakni Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan wawancara dengan Supartoto dari Pusat Pengembangan KKN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unsoed pada Rabu (18/01), dijelaskan anggaran LPPM untuk KKN sebesar Rp1,6 miliar. “Keseluruhan anggaran LPPM itu Rp1,6 miliar untuk satu tahun KKN mahasiswa, jadi rata-rata Rp400.000 untuk biaya mahasiswa dalam penyelenggaraan KKN. Tetapi anggaran berubah-ubah, yang mengetahui atasan. Yang saya tahu total Rp1,6 miliar itu dibagi berdasarkan jumlah mahasiswa dalam 1 tahun,” ungkapnya.

Berangkat dari hal tersebut, muncul permasalahan dalam pelaksanaannya, yaitu berkurangnya jumlah anggaran untuk program kerja. Herlis Pujiasih, mahasiswa Sosiologi angkatan 2020 merasa terkejut karena awalnya dijanjikan dana program kerja Rp500.000 dalam bentuk uang tunai tiba-tiba menjadi Rp200.000 saja. “Aku cukup terkejut, waktu pembekalan materi KKN dijelaskan bahwa LPPM menjanjikan dana Proker (Program Kerja) itu Rp1 juta, yang Rp500.000 dalam bentuk barang dan Rp500.000 lainnya cash. Tapi saat pelepasan, Kormades (Koordinator Mahasiswa Desa) dapat amplop isinya Rp200.000. Katanya embernya mahal jadi buat barang habis Rp800.000.”

Sumber: Cahunsoedcom

Anggaran yang berubah dilakukan oleh LPPM Unsoed karena harga ember yang lebih mahal. “Jadi mengapa anggaran berubah, karena target kita 10 ember dengan prediksi harga Rp24.500 tetapi ternyata setelah beli sesuai standar teknis yang kita mau yaitu diameter 50 cm, harganya Rp58.500. Jadi jumlah uang yang diterima berkurang karena harga embernya lebih mahal,” terang Supartoto terkait alasan perubahan anggaran.

Perubahan anggaran tanpa adanya pemberitahuan membuat mahasiswa bertanya-tanya. Rasendriya Bisma, mahasiswa Akuntansi Internasional angkatan 2019 mengatakan tidak diberikan rincian anggaran dari barang yang diberikan. “Setahu aku nggak dikasih transparansi rincian anggaran barangnya. Seharusnya dari pihak LPPM yang upload rincian anggarannya karena setahu aku di website nggak tertera rincian anggarannya,” ungkapnya.

Jumlah anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan tentu membuat mahasiswa harus menguras kantong sendiri agar proker bisa terus berjalan. “Di kelompokku ada 9 orang, per orang bayar Rp600.000 untuk tambahan dana proker dan makan. Dana dari LPPM benar-benar kurang, justru hampir full dicover dari iuran anggota, itu juga di luar dari bayar posko dan lainnya serta kebutuhan pribadi di luar dari iuran itu,” ungkap Bisma.

Diketahui bahwa LPPM Unsoed memberikan 10 ember, 40 planter bag, 15 polybag, dan 40 masker dengan total Rp800.000 sehingga uang tersisa Rp200.000. Dana yang diberikan tidak sepenuhnya uang tunai karena pihak LPPM merasa mahasiswa sudah tidak bisa dipercaya. “Kita ingin mahasiswa meninggalkan sesuatu di desa, jangan hanya konsumsi yang tidak bisa ditinjau. Kemarin diberikan dalam bentuk uang programnya tidak diwujudkan, hanya untuk sewa posko dan suguhan penyuluhan. Padahal maksudnya kegiatan mahasiswa untuk beli material, jadi kita sudah tidak percaya lagi,” ungkap Supartoto.

Mahasiswa berharap pada KKN selanjutnya terdapat persiapan yang lebih matang dan transparansi dari pihak LPPM Unsoed. “Untuk kedepannya, harapannya pihak LPPM lebih mempertimbangkan terkait berapa dana yang kiranya cukup untuk membantu proker yang memang harus dijalankan selama kegiatan KKN,” ucap Herlis.

Reporter: Nurul Fattimah, Hafidha Trinur Ilmi, Fadhila Salma Arzetti, Dewi Sri Rahayu

Penulis: Fadhila Salma Arzetti

Editor: Dewi Sri Rahayu