Mahasiswa Unsoed Menolak Penerapan Uang Pangkal

Aliansi KBMU memasang banner di depan Pusat Kegiatan
 Mahasiswa (PKM) dengan isi "Tolak  Uang Pangkal,
 Go To Hell!!!", Kamis (09/08). Sumber : Candra 

Purwokerto – Cahunsoed.com, Kamis (9/6), Wacana mengenai penerapan uang pangkal bagi mahasiswa 2016 jalur spmb mandiri, mendapat penolakan dari mahasiswa. Penolakan ini timbul karena uang pangkal tidak sesuai dengan sistem UKT yang tidak memperbolehkan ada penarikan lain di luar UKT. Seperti yang dikatakan oleh Presiden BEM Fakultas MIPA Ammar Setyo, uang pangkal bertentangan dengan sistem UKT yang seharusnya tidak ada lagi penetapan uang pangkal. Dengan adanya uang pangkal berarti universitas mencederai sistem UKT.  

“Kita menolak uang pangkal, sudah jelas sistem pembayaran kita menggunakan sistem UKT. Tunggal? dari namanya saja sudah tunggal maka seharusnya tidak ada penarikan lagi di luar UKT,” ujarnya. Ammar juga mengatakan, penetapan uang pangkal ini juga masih belum jelas tujuannya. “Lalu, realisasi terkait penetapan uang pangkal tersebut masih belum jelas realisasinya dan akan digunakan untuk keperluan apa saja,” kata mahasiswa jurusan matematika ini.

Penolakan ini juga terjadi di fakultas hukum. Presiden BEM Fakultas Hukum Rizki Maulidar mengatakan, selain karena sudah menggunakan sistem UKT pemberlakuan uang pangkal nantinya bisa memungkinkan terjadinya jual beli kursi. “Kami jelas menolak uang pangkal, hal ini selain memberatkan juga merugikan mahasiswa yang kurang mampu dan rawan terjadi jual beli kursi,” kata Rizki.  Selain itu, bentuk penolakan ini diekspresikan melalui banner yang terpasang di beberapa sudut fakultas se-Unsoed.

Wacana mengenai penetapan uang pangkal, mulai digencarkan sejak adanya Rancangan Usulan UKT Unsoed beberapa waktu lalu dengan dilandasi SE Kemensitekdikti No.800/A.A1/KU/2016 perihal Permintaan Usulan Tarif UKT Tahun Angkatan 2016.

Wakil Dekan I Bidang Akademik FMIPA Wuryatmo Akhmad Sidik, belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. “Kami belum bisa memberi keterangan tentang hal ini, karena hari ini baru akan diadakan rapat oleh pihak dekanat,” ujarnya saat ditanyai mengenai penetapan uang pangkal ini.

Berbeda dengan FMIPA, dekanat FIB justru belum melakukan persiapan terkait uang pangkal ini. Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan FIB, Ely Triasih Rahayum, mengungkapkan pihaknya sama sekali belum merumuskan terkait kebijakan uang pangkal serta nominal uang pangkal yang akan diterapkan untuk mahasiswa 2016. Sebab, dirinya belum mendapatkan perintah langsung dari dekan untuk merumuskan besaran uang pangkal ini. “Untuk uang pangkal 2016 belum ada perintah untuk penerapan serta penghitungan, mungkin wacana tersebut baru ditataran dekan,” kata Ely saat ditemui di ruangannya.

Seorang mahasiswi sedang berjalan di depan banner
bertuliskan "Kami Mahasiswa FIB Menolak Kenaikan UKT &
Uang Pangkal" di depan Kampus FIB, Kamis (09/06).
Sumber : Candra

Terkait dengan wacana penerapan uang pangkal pada mahasiswa 2016, mahasiswa Unsoed yang tergabung dalam Aliansi Keluarga Besar Mahasiswa Unsoed (KBMU) menyatakan sikapnya untuk menolak kebijakan tersebut. Lutfi Ramdani, Menteri Sosial dan Politik BEM FISIP Unsoed, mengatakan pihaknya bersama KBMU yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa Unsoed lintas fakultas dan organisasi, menyatakan sikapnya dengan menolak penerapan uang pangkal bagi mahasiswa 2016.

“Kita akan terus mengawal isu ini, karena selain kenaikan nominal UKT yang memberatkan mahasiswa juga akan semakin menyulitkan jika ditetapkan uang pangkal,” kata Lutfi Ramdani, Menteri Sosial dan Politik BEM FISIP Unsoed.

Dyah Weru Zaputri mahasiswi Sosiologi FISIP mengungkapkan keberatannya terkait penetapan uang pangkal di Unsoed. “Lucu loh, Unsoed kan sudah menggunakan sistem UKT dan aku pun bingung kejelasan maksud dari uang pangkal ini untuk apa. Seharusnya kan jika sistem UKT telah ditetapkan tidak boleh ada lagi penarikan uang diluar itu, apalagi uang pangkal,” ujar ketua Keluarga Besar Mahasiswa Sosiologi (KBMS) ini.

Sementara itu, sampai berita ini diturunkan, Dekan FIB maupun Wakil Rektor II tidak bisa dimintai konfirmasi mengenai kebijakan uang pangkal.
(Triana Widyawati/ MG-Anggara)