Fakultas Tidak Menganggarkan KKN

Ilustrasi: Biaya Langsung (BL) Agroteknologi (Sumber: Unit
Cost 2012 Unsoed)

Purwokerto – Cahunsoed.com, Selasa (12/5), Mahasiswa UKT masih harus mengeluarkan dana untuk KKN. Dari tiga rangkaian KKN, yaitu administrasi KKN, biaya hidup, dan kegiatan di desa hanya administrasi saja yang dibiayai oleh Unsoed. Menanggapi hal tersebut, Ketua LPPM, Suwarto, mengatakan bahwa tidak dianggarkannya 2 program yang lain karena fakultas tidak menganggarkan KKN ke dalam unit cost. “Kalo tidak salah se-Unsoed cuma Teknik Geologi yang memasukan, yang lainnya tidak memasukan,” katanya. (Baca: Biaya KKN Ditanggung Mahasiswa)

Suwarto juga mengatakan kalau mahasiswa yang sudah menggunakan UKT harus didanai sekalipun tidak di anggarkan oleh fakultas. “Kita berusaha agar mahasiswa tetap tidak membayar, akhirnya kita beri dana Rp200.000,” katanya.

Wakil Dekan II Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPIK), Sri Manarni, mengaku fakultasnya memang tidak mememasukan anggaran KKN dalam Unit Cost. “Nah itu mas saya juga lupa, makanya nanti kita coba mau menanyakannya lagi,” katanya. Sedangkan Wakil Dekan II FISIP, Waluyo Handoko, mengatakan dirinya tidak tahu menahu mengenai program dan anggaran KKN. “Itu kan program yang langsung di bawah universitas, jadi segala yang berkaitan dengan KKN urusannya dengan LPPM,” katanya. (Baca: Program Kegiatan KKN Tak Dianggarkan) Munarwati juga menambahkan, dirinya mengaku masih kesulitan untuk mengajukan revisi anggaran yang baru ke universitas. “Kita bingung mas mau mengajukan anggaran baru, masih menunggu. Belum ada perintah dari pusat,” katanya.

Tidak dianggarkannya KKN ke dalam unit cost, mendapat tanggapan kecewa dari mahasiswa Agroteknologi 2012, Ricky Yuliawan Sigmatika. Ia menyayangkan sikap birokrat yang tidak menjabarkan besaran kebutuhan mahasiswa dalam unit cost secara utuh. “Kalau kejadiannya seperti ini seakan-akan nilai UKT dibuat atas dasar kira-kira. Terus kalau KKN masih bayar, apa fungsi adanya Uang Kuliah Tunggal?” katanya. Sampai berita ini diturunkan Wakil Rektor II, Nurul Anwar, belum bisa dikonfirmasi terkait masalah KKN ini. (TRI/ALX/IJL/FHR)