Tingkatkan Pendapatan, Pemkab Tarik Pajak Kos

Purwokerto – Cahunsoed.com, Selasa (4/3), Pemerintah Kabupaten Banyumas berencana memaksimalkan pendapatan pajak jasa sewa kos. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pasal 3 menyebutkan rumah kos termasuk dalam komponen pajak hotel. 
 Agus Sutiarso, Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas, menjelaskan Pada Pasal 7 disebutkan rumah penginapan dan rumah kos dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen). Tarif pajak tidak dibebankan pada pemilik kos namun kepada pengguna jasa rumah kos. ”Namun, Rumah kos yang dikenai pajak hanya rumah yang kapasitasnya lebih dari 10 kamar kos,” ujar Agus.

Agus menuturkan, sejak kemarin tim dari dinas sedang melakukan pendataan ulang kos-kosan se-Banyumas. “Mungkin pertengahan Maret ini selesai pendataannya,” katanya.

Herlambang Enggartiasto, salah satu mahasiswa yang kos di Kelurahan Grendeng, tidak tahu terkait perda ini, Ia mengatakan baru pertama kali mendengar adanya pajak bagi pengguna jasa sewa kos. “Saya tidak pernah mendapat informasi dan sosialisasi tentang pajak sewa kos baik dari ibu kos maupun pemda,” katanya. Begitu halnya dengan Slamet salah satu pemilik jasa sewa kos di Jalan Cendrawasih Grendeng, Ia tidak tahu menahu terkait pajak bagi penyewa jasa kos.

Selain itu Agus juga menjelaskan, bagi rumah kos yang sudah pantas dikenakan wajib pajak akan diberi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang harus diisi oleh pemiliki kos, lalu diserahkan ke dinas untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai identitas pemilik rumah wajib pajak. ”Sementara ini sanksi bagi yang tidak membayar hanya berupa surat teguran,” kata Pria berusia 51 tahun ini.

“Pajaknya cuma 5%, contoh harga kosan 3 juta ditambah 5% jadi 3 juta 150 ribu, yang di serahkan ke dinas hanya 150rb, kalau mau ngecek sudah bayar atau belum bisa datang ke kantor dinas dengan membawa NPWPD,” lanjut Agus.

Sementara itu, kebijakan ini menurut Ahmad Abdul Hafid pengguna jasa kos di Jalan Kampus, harus diawasi agar alokasinya tepat sasaran. “Saya sih baru tau ada pajak kayak gini, tapi kalau uangnya bener-bener dipakai buat pembangunan daerah sih gak apa-apa, asal jelas dan transparan,” tutur Ahmad. (Alx/CnD)